Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik pada bidang mata pelajaran tertentu secara terstandar.

TKA bertujuan memperoleh informasi yang objektif mengenai capain akademik murid, menjamin pemenuhan akses Murid Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal terhadap penyetaraan hasil belajar serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam mendukung proses pendidikan dan pengambilan keputusan akademik

Peserta yang dapat mengikuti TKA adalah semua murid kelas akhir pada jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK dari jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dapat mengikuti TKA

Tidak. TKA merupakan asesmen terstandar untuk mengukur kemampuan akademik, sedangkan ujian sekolah merupakan penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sekolah.

Mata pelajaran yang diujikan dalam TKA adalah untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs/sederajat: Bahasa Indonesia dan Matematika. SMA/MA/SMK/MAK/sederajat: Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 (dua) mata pelajaran pilihan

Hasil TKA tidak secara otomatis menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Ketentuan mengenai penggunaan hasil TKA mengikuti kebijakan pendidikan yang berlaku pada setiap jenjang.

Hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi pendidikan lanjutan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Ya. Hasil TKA memberikan gambaran mengenai capaian kemampuan akademik peserta pada bidang yang diujikan dan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk pengembangan pembelajaran.

Ketentuan mengenai peserta yang berhalangan hadir dan kemungkinan pelaksanaan susulan mengikuti kebijakan serta jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara TKA.

TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang mengikuti, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan. Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan meski tidak ikut TKA. Namun hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru. Hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA.

Murid dengan kebutuhan khusus (ABK) dapat mengikuti TKA, kecuali murid yang memiliki hambatan intelektual.

Murid sekolah rumah yang terdaftar dalam basis data kementerian atau memiliki NISN Valid dapat mengikuti TKA sesuai jenjangnya

Peserta pendidikan jalur nonformal dan informal yang ingin mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar perlu mengikuti TKA.

Kesempatan untuk mengikuti TKA diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan. Oleh karena itu kesempatan murid untuk mengikuti TKA hanya satu kali tiap jenjang, kecuali ketika murid tidak lulus dari satuan pendidikan, ia dapat mengikuti TKA tahun berikutnya dengan status masih sebagai murid di satuan pendidikan.

Dengan adanya TKA diharapkan murid secara individu mempunyai laporan capaian akademik berdasarkan penilaian terstandar sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik individu murid. Selain itu TKA juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi untuk pemetaan mutu pendidikan dan masukan penyusunan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, TKA diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah rangkaian proses sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menumbuhkan budaya mutu.

Tujuannya adalah memastikan terselenggaranya pendidikan yang memenuhi dan/atau melampaui standar yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu penting untuk memastikan layanan pendidikan memenuhi standar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa.

Prinsip penjaminan mutu meliputi objektif, transparan, akuntabel, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangannya.

Penjaminan mutu internal adalah upaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dengan dukungan

Penjaminan mutu eksternal merupakan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional untuk memberikan validasi objektif terhadap mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Penjaminan mutu internal dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari pengelolaan mutu sehari-hari, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh pihak eksternal melalui akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil SPMI menjadi dasar penilaian dalam penyelenggaraan SPME. Hasil SPME menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan SPMI.

Budaya mutu adalah kebiasaan dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk mengenali kondisi, melakukan perbaikan, dan belajar dari hasil yang dicapai secara berkelanjutan.

Siklus penjaminan mutu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang, mulai dari penetapan mutu, pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

Pemetaan mutu diperlukan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mengetahui capaian mutu, masalah dan akar masalah, serta rekomendasi peningkatan mutu yang perlu dilakukan.

Data dapat berasal dari Rapor Pendidikan dan data lain yang dikumpulkan secara mandiri oleh sekolah, antara lain data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran, data kinerja pendidikan yang dikumpulkan melalui supervisi kepala sekolah, umpan balik dari murid dan orang tua, serta data lainnya.

Rapor Pendidikan dapat menjadi salah satu sumber data untuk memahami kondisi mutu satuan pendidikan dan menentukan prioritas perbaikan dalam proses penjaminan mutu.

Perencanaan berbasis data membantu memastikan program yang disusun benar-benar menjawab masalah dan kebutuhan satuan pendidikan, bukan hanya berdasarkan asumsi.

Prioritas dapat ditentukan berdasarkan capaian indikator, tingkat kesenjangan terhadap target, urgensi masalah, akar masalah, dampak terhadap peserta didik, serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

Tidak. Penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan sesuai peran masing-masing.

Budaya mutu dapat dibangun melalui keteladanan pimpinan, keterlibatan seluruh warga sekolah, penggunaan data, refleksi rutin, kolaborasi, dokumentasi, evaluasi, dan konsistensi dalam melakukan perbaikan.

Penjaminan mutu membantu memastikan proses pembelajaran dan berbagai layanan pendidikan terus diperbaiki sehingga diharapkan berdampak positif terhadap perkembangan dan hasil belajar peserta didik.

Keberhasilan dapat dilihat melalui pencapaian indikator dan target, perubahan praktik, peningkatan kualitas layanan, penyelesaian masalah, serta perkembangan hasil evaluasi dari waktu ke waktu.

Satuan pendidikan perlu melakukan analisis penyebab, mengevaluasi strategi yang telah dilakukan, memperbaiki program, menetapkan tindak lanjut, dan melakukan pemantauan kembali.

Tidak. Penjaminan mutu merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Monitoring, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Tidak. Penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan sesuai peran masing-masing.

Penjaminan mutu membantu menciptakan pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, inklusif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Kunci keberhasilannya adalah komitmen bersama, kepemimpinan yang kuat, budaya mutu, pemanfaatan data, perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang konsisten, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut yang berkelanjutan.

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku.

Program ATS bertujuan mengidentifikasi, mencegah, dan menangani anak yang tidak bersekolah agar memperoleh kesempatan untuk kembali mengikuti pendidikan atau mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai.

Penanganan ATS penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan mendapatkan pendidikan serta mengurangi risiko putus sekolah dan ketertinggalan pendidikan.

Sasaran program adalah anak yang tidak sedang mengikuti pendidikan dan memenuhi kriteria ATS sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

Penyebab ATS dapat beragam, antara lain faktor ekonomi, akses terhadap layanan pendidikan, kondisi keluarga, lingkungan sosial, motivasi belajar, kondisi geografis, pekerjaan anak, pernikahan, atau faktor lainnya.

Tidak. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab, tetapi ATS dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang perlu diidentifikasi secara individual.

Identifikasi dilakukan melalui pemadanan dan verifikasi data, pendataan lapangan, koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemerintah daerah, serta informasi dari masyarakat atau pihak terkait.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran.

Penanganan ATS memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, verifikasi, koordinasi, penyediaan layanan pendidikan, pemberian dukungan, serta memastikan anak memperoleh akses pendidikan sesuai kebutuhannya.

Satuan pendidikan dapat melakukan pencegahan putus sekolah, pemantauan kehadiran peserta didik, komunikasi dengan orang tua, identifikasi anak berisiko putus sekolah, serta membantu proses kembalinya anak ke pendidikan.

Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi anak yang tidak sekolah, memberikan informasi kepada pihak terkait, mendukung akses pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendorong anak kembali belajar.

Pencegahan dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran, pendampingan peserta didik berisiko, komunikasi dengan keluarga, penguatan layanan pendidikan, serta penanganan hambatan belajar dan sosial secara dini.

Orang tua berperan memastikan anak mendapatkan kesempatan belajar, mendukung keberlanjutan pendidikan, berkomunikasi dengan sekolah, dan membantu mengatasi hambatan yang menyebabkan anak tidak sekolah.

Anak berisiko putus sekolah adalah peserta didik yang menunjukkan kondisi atau faktor tertentu yang dapat menyebabkan mereka berhenti mengikuti pendidikan jika tidak mendapatkan intervensi.

Karena intervensi sejak dini dapat mencegah anak benar-benar keluar dari pendidikan dan meningkatkan peluang anak untuk menyelesaikan pendidikan.

Informasi tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dinas pendidikan, atau pihak terkait agar dapat dilakukan verifikasi dan penanganan sesuai kondisi anak.

Ya. Anak yang tidak sekolah dapat memperoleh kesempatan untuk kembali mengikuti pendidikan melalui jalur dan layanan pendidikan yang sesuai dengan usia, kondisi, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku.

Tidak selalu. Pilihan layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak, termasuk melalui jalur pendidikan formal maupun layanan pendidikan nonformal sesuai ketentuan.

Anak dapat memperoleh layanan melalui jalur pendidikan nonformal atau bentuk layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan anak.